Dampak Hutang luar negeri terhadap pembangunan di Indonesia

Dampak Hutang luar negeri terhadap pembangunan di Indonesia

Pertama, rakyat pembayar pajak, yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakan oleh Ditjen Pajak, harus merelakan sebagian pajak yang dibayarkannya dipergunakan oleh pemerintah untuk membayar cicilan pokok utang dan bunga. Selain itu, rakyat kebanyakan juga harus ikhlas dan sabar membiarkan pemerintah memotong jatah dana pembangunan dari APBN, yang semestinya bisa untuk membiayai program peningkatan kesejahteraan rakyat, terpaksa harus digunakan untuk membayar cicilan pokok utang dan bunga.

Kedua, utang akan menyuburkan lahan korupsi bagi aparat birokrasi terkait di negara penerima. Beberapa studi membuktikan bahwa semakin besar utang suatu negara, semakin besar pula potensi korupsi dan penyalahgunaan dana utang tersebut. Bank Dunia dan IMF semestinya tahu dan melakukan tindakan pencegahan bahwa sebagian utang yang disalurkan ke Indonesia selama ini telah mengalami kebocoran. Namun, kedua lembaga keuangan internasional tersebut belum berbuat sesuatu dan terkesan membiarkan saja dana yang diutangkan itu bocor dalam penggunaannya. Sikap apatis Bank Dunia dan IMF ini memunculkan tuduhan dari kritikus kebijakan bahwa selama ini tujuan memberikan utang kepada Indonesia semata-mata untuk meraup pendapatan bunga sebesar-besarnya, tanpa ambil pusing dana yang diutangkan itu mengalami kebocoran.

Ketiga, terganggunya sistem perekonomian nasional yaitu masalah proyek-proyek yang didanai dengan hutang tersebut. Banyak kalangan mempertanyakan efisiensi dari proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh hutang luar negeri, misalnya : proyek-proyek tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh negara-negara pemberi hutang. Dalam kebanyakan kasus, negara calon pemberi hutang mengharuskan penggunaan komponen-komponen yang berasal dari negeranya. Hal ini mengakibatkan kemencengan atau distorsi yang memungkinkan terjadinya inefisiency proyek-proyek tersebut.

Keempat, Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).

Bantuan asing mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, dan sektor-sektor produktif seperti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bantuan asing mampu membuat Indonesia lebih sejahtera karena menciptakan stabilitas perekonomian Indonesia seperti mendorong Indonesia menjadi negara swasembada pangan, serta memperkuat berbagai sektor lainnya seperti masalah lingkungan kesehatan, dan sistem sosial politik masyarakat.

Utang luar negeri menyebabkan terjadinya distorsi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan adanya upaya dari IMF sebagai lembaga paling berwenang menyelesaikan masalah utang luar negeri untuk mengarahkan beberapa kebijakan mereka kepada Indonesia, seperti kebijakan menaikan pajak dan pengurangan anggaran pemerintah dalam upaya menghindari terjadinya defisit dalam bidang fiskal. Tidak hanya itu, IMF juga memengaruhi kebijakan yang sama sekali tidak berhubungan dengan perekonomian misalnya berkenaan dengan reformasi struktural kepemimpinan negara atau lembaga keuangan.

Utang luar negeri mengakibatkan terjadinya ketergantungan (dependency) secara politik dan ekonomi terhadap asing. Hal ini berkenaan dengan sikap mental bangsa yang terbiasa mengandalkan orang lain dalam menyelesaikan masalah melalui utang sehingga kehilangan kreatifitas. Selain itu, ketergantungan ini dilahirkan secara sistematis melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika Indonesia menerima utang luar negeri, misalnya kesediaan Indonesia agar tenaga ahli, barang-barang/jasa, pendistribusian dan pemasangan terhadap proyek yang didanai oleh utang tersebut disediakan dan dikerjakan oleh negara pemberi utang. Artinya utang yang diberikan tersebut sebenarnya kembali kepada negara yang memberikan utang dalam bentuk proyek.

Indonesia menjadi negara liberal yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Justru keperpihakan pemerintah lebih kepada kelompok pemodal dan investor asing. Akhirnya mereka menguasai faktor-faktor ekonomi strategis, termasuk dalam bidang produksi. Dalam kondisi seperti ini, rakyat menjadi miskin ditengah gelimang kekayaan alam. Yang terjadi adalah ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok pemodal dengan rakyat biasa.

Jumlah utang Indonesia semakin meningkat karena adanya pertambahan bunga setiap tahun, belum termasuk naiknya harga dollar. Pada tahun 2009, setiap tahun diperkirakan Indonesia harus membayar  utang pokok dan bunga utang hampir sebesar 100 triliun atau 25 % atau lebih dari APBN. Jumlah pembayaran utang merupakan porsi terbesar pengeluaran APBN.

Oleh karena itu, pemerintah akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, penyediaan air bersih, listrik dan lingkungan yang sehat. Hanya saja dalam realitanya seringkali pemerintah menyebut diri sudah berhasil memberikan yang terbaik untuk rakyat. Dalam kampanye legislatif 2009 yang lalu, pemerintah begitu bangga menyebut bahwa mereka berhasil menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak tiga kali dari Rp. 6.000,- menjadi Rp.4.500,-. Sayang pemerintah tidak pernah menyebut bahwa mereka juga telah menaikkan harga BBM dari Rp.2.700,- menjadi Rp. 6.000,-.

Beberapa dampak utang tersebut akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Negara yang sudah terjebak dengan utang akan mengalami masalah dalam bidang politik, sosial, budaya, keamanan, berbagai sektor strategis dalam bermasyarakat.  

Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, akibat pembiyaan rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yag telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia.

Pada masa krisis, utang luar negeri Indonesia termasuk didalamnya utang pemerintah dan swasta telah meningkat drastis dalam hitungan rupiah. Sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar urtang luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo. Akumulasi utang luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melauli APBN RI untuk utang pemerintah dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada masa mendatang, sehingga jelas akan membebani masyarakat, khususnya wajib pajak Indonesia.